Harus Ada Insentif Khusus untuk Daerah Berbasis Ekonomi Biru

24-09-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II di Babel, Kamis (22/9/2022). Foto: Jiwa/nvl

 

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan, Bangka Belitung (Babel) merupakan daerah yang luar biasa karena terdiri dari 577 pulau, 80 persen wilayahnya lautan. Menurutnya meskipun dalam kunjungan kerja Komisi II saat ini membahas pertanahan, tapi karena kondisi geografisnya, maka dia melihat potensi laut yang dimiliki oleh Babel.

 

Ia pun menjelaskan tentang blue economy alias ekonomi biru, yakni pembangunan ekonomi yang berbasis lautan, dia pun mengusulkan agar daerah berbasis ekonomi biru diberikan insentif khusus.

 

"Termasuk ada insentif khusus mestinya untuk daerah-daerah yang berbasis blue ekonomi bisa kita kembangkan. Contohnya karena kita di daerah tropis, maka sangat cocok sekali dengan rumput laut atau peternakan di pesisir dan perikanan di pesisir. Nah ini multiplier effect-nya akan besar sekali," papar Mardani saat diwawancarai Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II di Babel, Kamis (22/9/2022).

 

Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan, karena kondisinya 80 persen lautan, dana alokasi daerahnya juga basinya diperuntukan untuk daratan dan jumlah penduduk, sehingga ada ketidak adilan. Menurutnya penting sekali mendudukan persoalan betapa provinsi-provinsi kepualauan punya peluang besar untuk berkembang ketika kerangka autranya untuk bekerja diberikan kesempatan. 

 

Dia mengusulkan agar kedepan ada aturan yang memberikan perhatian khusus bagi daerah kepualauan. "Ternyata ada lubang di sini, luabanganya apa, teman-teman ATR-BPN punya keterbasan dalam mengelola laut, karena dia cuma pesisir masih bisa stelah itu kita tidak punya perangkat hukum yang bisa menjangkau," ungkap Mardani.

 

Dia menjabarkan bahwa alokasi anggaran ke Babel kecil karena perhitungan daratanya tidak lebih luas dari lautan. Terlebih lagi jumlah penduduknya baru satu setengah juta. Padahal karena daerah ini bentuknya kepulauan kosnya jadi lebih tinggi. Sehingga harus ada perimbangan, pusat harus memberikan bantuan lebih kepada rakyat yang ada di daerah kepulauan.

 

"Nah itu yang akan kami coba perjuangkan, agar paradigma pembangunan daerah kepualauan beda dengan paradigma pembangunan daerah daratan. Dan Indonesia 60 persen wilayahnya adalah lautan, mestinya kita betul-betul memperhatikan laut," ujar Mardani. (ssb/aha) 

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...